Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan progres beberapa program strategis lainnya yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua II Komisi II DPRD Lampung, Ismet Roni, SH, MH menanggapi adanya dugaan tak ada izin beroperasinya perusahaan pengolahan kayu PT Gajahmada Kayu Perka
Menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dengan tetap berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat
Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.
Terus berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi transparansi.
Terkait persoalan pertanahan yang dialami masyarakat.
Mendagri menegaskan, beberapa fokus Renstra Kemendagri yaitu terkait dengan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Sembilan program kerja yang dipaparkan Menteri Nusron mendapat sambutan baik serta dukungan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi II DPR RI.
Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mendesak DPRD Kabupaten Pesawaran untuk memanggil mitra kerjanya di eksekutif, atau Organisasi Perangkat Daerah
KPU akan mempercepat jadwal pendaftaran Capres-cawapres untuk Pilpres 2024 menjadi 10 hingga 16 Oktober, Komisi II DPR mengaku hal itu belum dibahas di DPR.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, PJ Gubernur Lemah secara politis, dan double kelemahan jika tidak paham daerah.
Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke IKN Nusantara. Komisi II menilai Pembangunan IKN telah berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Pemerintah mengajukan revisi UU IKN ke DPR. Komisi II DPR: pengajuan revisi karena ada semacam kecemasan soal keberlanjutan, revisi ini agar IKN tidak mangkrak
Masyarakat mengeluhkan pembangunan tembok pagar tower provider penguat signal telepon genggam menyempitkan akses jalan warga selama ini di Desa Gedung Dalom, Ke
Dua pos penyelenggaraan Pemilu 2024 Anggarannya masih kosong, yakni PPLN dan Sentra Gakkumdu. Komisi II DPR mendesak Menkeu segera menyetujui anggarannya.
Komisi II DPR menilai pemerintah telah zalim, karena uang purnabakti Ketua dan Anggota KPU Kota Sukabumi periode 2012-2017 belum dibayar.
